Kisi-kisi Ujian Tengah Semester - Akuntansi Sektor Publik

1. Beberapa faktor lingkup audit sector public lebih luas dibanding audit komersial:

1.       Karena yang diaudit adalah pemerintah, dimana tanggung jawabnya kepada masyarakat luas, oleh karena itu dampak inefisiensi pengelolaan lebih luas dibanding dengan sector komersial.

2.       Dari segi karakteristik kegiatannya (lembaga) dihubungkan dengan tujuan organisasi

2. UU No. 17 Th 2003

Ø  Pasal 2 : Ruang lingkup keuangan negara :

a)       hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b)       kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c)       penerimaan negara;

d)       pengeluaran negara;

e)       penerimaan daerah;

f)        pengeluaran daerah;

g)       kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

h)       kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 

i)         kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; dan

j)         kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Ø  Pasal22, 23 : Hubungan keuangan antar pusat, Bank Sentral, pemerintah daerah dan pemerintah asing.

3. Bagian penjelasan UUNo. 17 Th 2003 à Pengertian keuangan negara, dari sisi : Obyek  : yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

·         Subyek  : yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara

·         Proses : Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. 

·         Tujuan  : Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara

4. Asas keuangan negara à UU No. 17 Th 2003

v  KUIS à 3 Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK  :

5. Sebutkan pihak –pihak yang terlibat dalam penyusunan RAPBN dan sebutkan tugasnya :

       1. Pada periode Januari-April Kementrian keuangan dan Bappenas melakukan penyusunan dan perencanaan besaran pagu indikatif (ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kemetrian/lembaga sebagai pedoman dalam penysusunan renja) baik anggaran K/L maupun non K/L yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat.

       2. Menteri negara PPN / Bappenas dan menteri keuangan menetapkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang pagu indikatif, yang merupakan ancar-ancar pagu anggaran kementrian negara/ lembaga (K/L) untuk setiap program sebagai acuan penyusunan rencana kerja K/L.

       3. Penyusunan rancangan rencana kerja K/L berpedoman pada rencana kerja pemerintah, rencana strategis K/L, dan pagu indikatif.

       4. Pada bulan Mei-Agustus pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya ke DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

       5. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah bersama-sama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran dan dengan hasil pembahasan kebijakan umum dan prioritas penganggaran serta mempertimbangkan indikator kerangka ekonomi makro.

       6. Menteri keuangan menetapkan surat edaran tetntang pagu sementara yang kemudian diguanakan K/L  untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL).

       7. Rencana kerja dan anggaran yang disusun K/L disampaikan dan dibahas dengan DPR yaitu komisi I-XI yang hasilnya disampaikan hasilnya kepada menteri keuangan dan menteri negara PPN/Bappenas selambat-lambatnya pada bulan Juli.

        8. Kementrian negara PPN/Bappenas akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah), sedangkan kementrian keuangan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan surat edaran menteri keuangan tentang pagu sementara.

       9. Selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Agustus, pemerintah mengajukan Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU APBN dan himpunan RKA-KL kepada DPR untuk dibahas bersama guna memperoleh persetujuan.

      9. Selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Agustus, pemerintah mengajukan Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU APBN dan himpunan RKA-KL kepada DPR untuk dibahas bersama guna memperoleh persetujuan.

6. Jelaskan berbagai jenis system akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan seperangkat laporan keuangan pemerintah pusat :

1.       Sistem pengeluaran kas  :

v  KUIS à UU No. 15 Th 2004 ( Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara )

7. Jelaskan elemen system akuntansi :

1.       Penerimaan Kas :

2.       Pengeluaran Kas :

3.       Asset :

4.       Selain kas :

8. Fungsi jurnal kolorari dalam prosedur pencatatan ASP :

       Jurnal korolari adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui rekening-rekening neraca yang timbul akibat transaksi rekening-rekening APBD.