Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas - SAPD

SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS

               

         Atau bisa disebut juga dengan akuntansi belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemda yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP, GU, TU, dan LS. UP atau uang persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving). Biasanya tiap SKPD akan mendapatkan UP di awal tahun anggaran dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Penerimaan UP ini akan dicatat oleh PPK SKPD dengan menjurnal:

Dr. Kas di bendahara pengeluaran            100.000.000

Cr. RK PPKD                                        100.000.000

Sedangkan sistem akuntansi PPKD akan mencatat RK SKPD di debit, dan Kas di Kasda pada kredit.

Belanja yang dilakukan oleh SKPD menggunakan uang persediaan ini dicatat dalam buku jurnal khusus belanja, dengan mendebit akun belanja yang sesuai dan mengkredit Kas di Bandahara Pengeluaran. Secara periodik, Bendahara Pengeluaran SKPD akan membuat SPJ Pengeluaran dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) GU (ganti uang), yaitu penggantian uang persediaan (reimburshment). Jurnal penerimaan uang GU dan pelaksanaan belanja GU sama dengan penjurnalan pada UP.

TU atau tambah uang adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan. Jurnal penerimaan uang TU dan pelaksanaan belanja TU sama dengan penjurnalan pada UP dan GU.

Beberapa jenis belanja yang dilakukan oleh SKPD, dananya mengalir langsung dari rekening Kas Daerah kepada pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Jenis belanja seperti itu dikenal dengan belanja LS (Langsung). Belanja LS yang dimaksud adalah Belanja LS Gaji dan Tunjangan dan Belanja LS Barang dan Jasa. Perlakuan akuntansi untuk belanja LS adalah PPK SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kas dicatat oleh PPKD.

SKPD	PPKD
Dr. Belanja        xxx Cr. RK PPKD     xxx	Dr. RK SKPD          xxx Cr. Kas di Kasda     xxx

Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan ke dalam dua kelompok besar transaksi, yaitu:

a.            Penambahan nilai aset tetap

b.            Pengurangan nilai aset tetap

Penambahan nilai aset tetap dapat berasal dari perolehan aset tetap melalui belanja modal, perolehan aset tetap dari bantuan, hibah, atau donasi, revaluasi aset dari hasil kegiatan sensus barang, dan lain sebagainya, sedangkan pengurangan nilai aset tetap dapat terjadi karena pelepasan atau penghapusan barang daerah, depresiasi/ penyusutan, dan pentransferan aset tetap kepada SKPD lainnya.

Mekanisme akuntansi aset pada SKPD dimulai dengan pembuatan bukti memorial oleh PPK. Dokumen sumber untuk membuat bukti memorial tersebut adalah bukti transaksi, antara lain berupa berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penghapusan barang, atau berita acara penyelesaian pekerjaan. Bukti memorial akan menjadi dasar penjurnalan aset tetap, baik penam- bahan maupun pengurangan.

Dalam kasus penambahan nilai aset tetap, PPK mengakui penambahan aset tetap dengan menjurnal:

Dr. Aset tetap...                                                                                                xxx

Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap                                                         xxx

Sedangkan jika ada pengurangan aset tetap, PPK mengakui pengurangan aset tetap dengan menjurnal "Diinvestasikan dalam Aset Tetap" di debit dan "Aset Sesuai Jenisnya" di kredit.

Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi setidaknya:

a. Koreksi kesalahan pencatatan

Merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah dimasuk- kan ke buku besar yang dilakukan oleh PPK SKPD. Untuk memudahkan pemahaman, berikut akan diberikan ilustrasi kasus kesalahan pencatatan dan jurnal koreksi yang harus dibuat.

1. Belanja ATK senilai Rp 15 juta dicatat sebagai Belanja Dokumen. Atas kesalahan ini, PPK SKPD akan membuat jurnal koreksi sebagai berikut:

Dr. Belanja ATK                 15.000.000

Cr. Belanja dokumen              15.000.000

2. Dana SP2D UP senilai Rp 50 juta dicatat oleh PPK Dinkes dengan mendebit rekening kas di bendahara penerimaan. Seharusnya rekening yang didebit adalah rekening kas di bendahara pengeluaran. Atas kesalahan ini, PPKD akan membuat jurnal koreksi sebagai berikut:

Dr. Kas di bendahara pengeluaran            50.000.000

Cr. Kas di bendahara penerimaan             50.000.000

b. Pengakuan aset, utang, dan ekuitas

Merupakan pengakuan terhadap perolehan/perubahan nilai/pelepasan aset, utang dan ekuitas yang terjadi di SKPD. Perolehan aset yang tidak melalui belanja modal, penghapusan aset/barang daerah, serta revaluasi aset sebagai hasil sensus barang daerah merupakan beberapa contoh yang relevan.

1. Diterima Surat Keputusan penghapusan barang (penghapusan mesin tik yang musnah karena kebakaran di gudang). Nilai mesin tik ini dalam neraca sebesar Rp 200 ribu. Jurnal untuk mencatat hal ini adalah:

Dr. Diinvestasikan dalam aset tetap         200.000

Cr. Mesin tik                                                       200.000

2. Penghitungan fisik di lapangan memperlihatkan saldo persediaan Dinas Kesehatan (Dinkes) adalah:

Obat-obatan senilai Rp 47.500.000

KertasHVS           : 42 rim senilai Rp 1.050.000

Tinta printer       : 3 unit senilai Rp 1.800.000

Dr. Persediaan—obat-obatan    47.500.000

Dr.  Persediaan—ATK                     2.850.000

Cr. Cadangan persediaan              50.350.000

c. Jurnal depresiasi

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap SKPD dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Jurnal penyusutan aset tetap ini dibuat di akhir tahun. Contoh jurnal penyusutan papan tulis elektronik oleh SKPD adalah:

Dr. Diinvestasikan dalam aset tetap         500.000

Cr. Akumulasi penyusutan—papan tulis elektronik           500.000

d. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment

Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment). Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia.