Kisi-kisi Ujian Tengah Semester - Akuntansi Sektor Publik

1. Beberapa faktor lingkup audit sector public lebih luas dibanding audit komersial:

1.       Karena yang diaudit adalah pemerintah, dimana tanggung jawabnya kepada masyarakat luas, oleh karena itu dampak inefisiensi pengelolaan lebih luas dibanding dengan sector komersial.

2.       Dari segi karakteristik kegiatannya (lembaga) dihubungkan dengan tujuan organisasi

2. UU No. 17 Th 2003

Ø  Pasal 2 : Ruang lingkup keuangan negara :

a)       hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b)       kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c)       penerimaan negara;

d)       pengeluaran negara;

e)       penerimaan daerah;

f)        pengeluaran daerah;

g)       kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

h)       kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 

i)         kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; dan

j)         kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Ø  Pasal22, 23 : Hubungan keuangan antar pusat, Bank Sentral, pemerintah daerah dan pemerintah asing.

3. Bagian penjelasan UUNo. 17 Th 2003 à Pengertian keuangan negara, dari sisi : Obyek  : yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

·         Subyek  : yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara

·         Proses : Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. 

·         Tujuan  : Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara

4. Asas keuangan negara à UU No. 17 Th 2003

v  KUIS à 3 Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK  :

5. Sebutkan pihak –pihak yang terlibat dalam penyusunan RAPBN dan sebutkan tugasnya :

       1. Pada periode Januari-April Kementrian keuangan dan Bappenas melakukan penyusunan dan perencanaan besaran pagu indikatif (ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kemetrian/lembaga sebagai pedoman dalam penysusunan renja) baik anggaran K/L maupun non K/L yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat.

       2. Menteri negara PPN / Bappenas dan menteri keuangan menetapkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang pagu indikatif, yang merupakan ancar-ancar pagu anggaran kementrian negara/ lembaga (K/L) untuk setiap program sebagai acuan penyusunan rencana kerja K/L.

       3. Penyusunan rancangan rencana kerja K/L berpedoman pada rencana kerja pemerintah, rencana strategis K/L, dan pagu indikatif.

       4. Pada bulan Mei-Agustus pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya ke DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

       5. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah bersama-sama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran dan dengan hasil pembahasan kebijakan umum dan prioritas penganggaran serta mempertimbangkan indikator kerangka ekonomi makro.

       6. Menteri keuangan menetapkan surat edaran tetntang pagu sementara yang kemudian diguanakan K/L  untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL).

       7. Rencana kerja dan anggaran yang disusun K/L disampaikan dan dibahas dengan DPR yaitu komisi I-XI yang hasilnya disampaikan hasilnya kepada menteri keuangan dan menteri negara PPN/Bappenas selambat-lambatnya pada bulan Juli.

        8. Kementrian negara PPN/Bappenas akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah), sedangkan kementrian keuangan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan surat edaran menteri keuangan tentang pagu sementara.

       9. Selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Agustus, pemerintah mengajukan Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU APBN dan himpunan RKA-KL kepada DPR untuk dibahas bersama guna memperoleh persetujuan.

      9. Selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Agustus, pemerintah mengajukan Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU APBN dan himpunan RKA-KL kepada DPR untuk dibahas bersama guna memperoleh persetujuan.

6. Jelaskan berbagai jenis system akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan seperangkat laporan keuangan pemerintah pusat :

1.       Sistem pengeluaran kas  :

v  KUIS à UU No. 15 Th 2004 ( Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara )

7. Jelaskan elemen system akuntansi :

1.       Penerimaan Kas :

2.       Pengeluaran Kas :

3.       Asset :

4.       Selain kas :

8. Fungsi jurnal kolorari dalam prosedur pencatatan ASP :

       Jurnal korolari adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui rekening-rekening neraca yang timbul akibat transaksi rekening-rekening APBD.

Komentar | | Read More...

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas - SAPD

SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS

               

         Atau bisa disebut juga dengan akuntansi belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemda yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP, GU, TU, dan LS. UP atau uang persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving). Biasanya tiap SKPD akan mendapatkan UP di awal tahun anggaran dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Penerimaan UP ini akan dicatat oleh PPK SKPD dengan menjurnal:

Dr. Kas di bendahara pengeluaran            100.000.000

Cr. RK PPKD                                        100.000.000

Sedangkan sistem akuntansi PPKD akan mencatat RK SKPD di debit, dan Kas di Kasda pada kredit.

Belanja yang dilakukan oleh SKPD menggunakan uang persediaan ini dicatat dalam buku jurnal khusus belanja, dengan mendebit akun belanja yang sesuai dan mengkredit Kas di Bandahara Pengeluaran. Secara periodik, Bendahara Pengeluaran SKPD akan membuat SPJ Pengeluaran dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) GU (ganti uang), yaitu penggantian uang persediaan (reimburshment). Jurnal penerimaan uang GU dan pelaksanaan belanja GU sama dengan penjurnalan pada UP.

TU atau tambah uang adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan. Jurnal penerimaan uang TU dan pelaksanaan belanja TU sama dengan penjurnalan pada UP dan GU.

Beberapa jenis belanja yang dilakukan oleh SKPD, dananya mengalir langsung dari rekening Kas Daerah kepada pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Jenis belanja seperti itu dikenal dengan belanja LS (Langsung). Belanja LS yang dimaksud adalah Belanja LS Gaji dan Tunjangan dan Belanja LS Barang dan Jasa. Perlakuan akuntansi untuk belanja LS adalah PPK SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kas dicatat oleh PPKD.

SKPD	PPKD
Dr. Belanja        xxx Cr. RK PPKD     xxx	Dr. RK SKPD          xxx Cr. Kas di Kasda     xxx

Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan ke dalam dua kelompok besar transaksi, yaitu:

a.            Penambahan nilai aset tetap

b.            Pengurangan nilai aset tetap

Penambahan nilai aset tetap dapat berasal dari perolehan aset tetap melalui belanja modal, perolehan aset tetap dari bantuan, hibah, atau donasi, revaluasi aset dari hasil kegiatan sensus barang, dan lain sebagainya, sedangkan pengurangan nilai aset tetap dapat terjadi karena pelepasan atau penghapusan barang daerah, depresiasi/ penyusutan, dan pentransferan aset tetap kepada SKPD lainnya.

Mekanisme akuntansi aset pada SKPD dimulai dengan pembuatan bukti memorial oleh PPK. Dokumen sumber untuk membuat bukti memorial tersebut adalah bukti transaksi, antara lain berupa berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penghapusan barang, atau berita acara penyelesaian pekerjaan. Bukti memorial akan menjadi dasar penjurnalan aset tetap, baik penam- bahan maupun pengurangan.

Dalam kasus penambahan nilai aset tetap, PPK mengakui penambahan aset tetap dengan menjurnal:

Dr. Aset tetap...                                                                                                xxx

Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap                                                         xxx

Sedangkan jika ada pengurangan aset tetap, PPK mengakui pengurangan aset tetap dengan menjurnal "Diinvestasikan dalam Aset Tetap" di debit dan "Aset Sesuai Jenisnya" di kredit.

Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi setidaknya:

a. Koreksi kesalahan pencatatan

Merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah dimasuk- kan ke buku besar yang dilakukan oleh PPK SKPD. Untuk memudahkan pemahaman, berikut akan diberikan ilustrasi kasus kesalahan pencatatan dan jurnal koreksi yang harus dibuat.

1. Belanja ATK senilai Rp 15 juta dicatat sebagai Belanja Dokumen. Atas kesalahan ini, PPK SKPD akan membuat jurnal koreksi sebagai berikut:

Dr. Belanja ATK                 15.000.000

Cr. Belanja dokumen              15.000.000

2. Dana SP2D UP senilai Rp 50 juta dicatat oleh PPK Dinkes dengan mendebit rekening kas di bendahara penerimaan. Seharusnya rekening yang didebit adalah rekening kas di bendahara pengeluaran. Atas kesalahan ini, PPKD akan membuat jurnal koreksi sebagai berikut:

Dr. Kas di bendahara pengeluaran            50.000.000

Cr. Kas di bendahara penerimaan             50.000.000

b. Pengakuan aset, utang, dan ekuitas

Merupakan pengakuan terhadap perolehan/perubahan nilai/pelepasan aset, utang dan ekuitas yang terjadi di SKPD. Perolehan aset yang tidak melalui belanja modal, penghapusan aset/barang daerah, serta revaluasi aset sebagai hasil sensus barang daerah merupakan beberapa contoh yang relevan.

1. Diterima Surat Keputusan penghapusan barang (penghapusan mesin tik yang musnah karena kebakaran di gudang). Nilai mesin tik ini dalam neraca sebesar Rp 200 ribu. Jurnal untuk mencatat hal ini adalah:

Dr. Diinvestasikan dalam aset tetap         200.000

Cr. Mesin tik                                                       200.000

2. Penghitungan fisik di lapangan memperlihatkan saldo persediaan Dinas Kesehatan (Dinkes) adalah:

Obat-obatan senilai Rp 47.500.000

KertasHVS           : 42 rim senilai Rp 1.050.000

Tinta printer       : 3 unit senilai Rp 1.800.000

Dr. Persediaan—obat-obatan    47.500.000

Dr.  Persediaan—ATK                     2.850.000

Cr. Cadangan persediaan              50.350.000

c. Jurnal depresiasi

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap SKPD dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Jurnal penyusutan aset tetap ini dibuat di akhir tahun. Contoh jurnal penyusutan papan tulis elektronik oleh SKPD adalah:

Dr. Diinvestasikan dalam aset tetap         500.000

Cr. Akumulasi penyusutan—papan tulis elektronik           500.000

d. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment

Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment). Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia.

Komentar (1) | | Read More...

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

      Dengan bergulirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan ^,Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Peme­rintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan se­sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mem­punyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

             Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah ber­arti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia,

             Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan pcrubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem peng­anggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sehelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya herupa Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981.

            Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah ­Nomor 105 Tahun 2001, pernerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalarn membuat laporan pertanggungjawaban kuangan daerah yang bersangkutan. Dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001, sampai pada akhirnya saat ini pemerintah sudah mempunyai standar akuntansi pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pernerintah daerah di dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005.

Pengertian Sistem Akuntansi

       Pemerintah Daerah perlu menjalankan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung pelaksanaan pemerintahannya. Pengertian Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

     Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua sub sistem pokok berikut :

1.    Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD)

SKPD merupaka entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD.

2.    Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD)

SA-PPKD terbagi kedalam dua subsistem yang terintegrasi, yaitu:

a.    SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD.

b.    SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi lapkeu (lapkeu dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisai APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).

Proses Akuntansi

     Proses akuntansi adalah serangkaian kegiatan akuntansi mulai dari penjurnalan transaksi (berdasarkan bukti transaksi), posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan, dilanjutkan dengan jurnal penutup dan akhirnya penyusunan neraca saldo setelah tutup buku. Proses akuntansi pemerintahan diselenggarakan seiring dengan pelaksanaan anggaran.

Sistem Pembukuan Berpasangan

Persamaan akuntansi pemerintahan:

Asset = kewajiban + ekuitas dana

Asset = hak kreditor + hak residual pemerintah

Kebijakan Akuntansi

      Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebiajakan akuntansi pemda dimaksudkan sebagai pedoman teknis akuntansi tambahan yang bersifat yang mengacu kepada SAP dan ketentuan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. Kebiajakan akuntansi tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman kepada SAP dan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Bagan Akun

Bagan akun berisi nama dan kode akun yang akan digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap jenis transaksi yang serupa secara detil. Nama dan kode akun dapat dikembangkan dari struktur/format laporan keuangan yang ingin dihasilkan oleh pemda sesuai dengan SAP.

PEMBAHARUAN DALAM SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

      Neraca dan laporan arus kas merupakan bentuk laporan yang baru pemerintah daerah dan untuk dapat menyusunnya diperlukan adanya standar akuntansi. Sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang diterapkan sejak bangsa ini merdeka 59 tahun yang lalu didasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatblads 1928, yang memang tidak diarahkan atau ditujukan untuk menghasilkan laporan neraca dan laporan arus kas.

   Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertangungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang digunakan oleh Pemda baik pernerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan.

Sistem yang lama (MAKUDA) dertgan ciri-ciri antara lain Single Entry(pembukuan tunggal),Incremental Budgeting (penganggaran secara tradisional) yang:

a.  Tidak mampu memherikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah. atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca.

b.  Tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas se­hingga manajemen atau publik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah.

c.  Sistem yang lama (MAKUDA) ini juga tidak dapat membantu daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ber­basis kiner_‘ja sesuai tuntutan masyarakat

d.  Tidak mampu memherikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca.

Pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah sebagaimana yang dikehendaki ketentuan perundang-undangan yang ada telah direspons oleh pemerintah pusat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai asosiasi profesi yaitu dengan dihentuknya “Kornite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah”. Komite ini bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan konsep Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, yang keanggo­taannya terdiri dari kalangan birokrasi (Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan BPKP), IAI dan kalangan akademisi.

Dengan adanya Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat clan Daerah, isu mcngenai siapa yang berkewenangan untuk menetapkan standar akuntansi pernerintah pusat dan pemerintah daerah sudah dapat terpecahkan. Berda­sarkan UU Nomor 1 tahun 2004, pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerin­tahan yang dihasilkan oleh Komite Standar setelah meminta pertimbangan BPK ditetapkan dengan Peraturan Petnerintah. Standar akuntansi peme­rintahan yang dihasilkan oleh Komite ini diharapkan dapat memayungi prak­tek-praktek akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah saat ini dan untuk masa yang akan datang.

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

      Pengembangan akuntansi di tingkat pemerintah daeral telah dilakukan melalui Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA) sejak tahun 1986. Perubahan penting yang secara koinsidental terjadi adalah reformasi di bidang keuangan negara. Setelah selama bertahun-tahun Indonesia menggunakan UU di bidang perbendaharaan negara yang terbentuk semenjak zaman kolonial maka pada abad 21 ini telah ditetapkan tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum reformasi di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Arti penting akuntabilitas dalam good governance ini tampaknya sangat disadari sebagaimana terlihat dari aturan vang dituangkan dalam peraturan pemerintah tersebut di atas.Penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain hcrisikan Ncraca, Laporan Perhitungan Anggaranaran dan Laporan Arus Kas

Permasalahan di atas sebenarnya bukan politis, sebagian besar adalah berasal dari permasalahan teoritis, sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Masalah teoritis, sistem dan prosedur ini muncul sebagai konsekuensi logis dari implikasi progresivitas pembaharuan yang dituntut oleh masyarakat. Pembaruan-pembaruan tersebut, pada dasarnya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, proses pe­    nyusunananggaran, perubahan format clan administrasi pelaksanaannya, serta          penerapan standar akuntansi;

2. Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalam memanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaan dana pinjaman, dan pembelanjaan defisit, dan

3. Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran, pelaksa­naan, maupun dalam perhitungannya.

Kata kunci dari seluruh pembaharuan di atas adalah Kinerja. Dan ini memang secara khusus ditegaskan dalam pasal Pera­turan Pemerintah  yang mengatur bahwa APBD di­susun berdasarkan kinerja yang tolok ukurnya perlu dikembangkan sehingga dapat dievaluasi atau diukur.

Perangkat perundang-undangan otonomi daerah sesungguhnya sudah pula melengkapi manajemen pemerintahan daerah dengan Peraturan Peme­rintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis. Setiap daerah wajib menetapkan Rencana Strategis dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Rencana strategis ini beserta dokumen peren­canaan daerah lainnya memerlukan pengesahan oleh DPRD.

KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH

            Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akunta­bilitas, manajerial, clan transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tu_juan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Manajerial berarti menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta me­mudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana. Sedangkan transparansi dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, ter­diri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota per­hitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat di­kembangkan untuk tujuan khusus.

ASAS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH

1. Dasar Kas

Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Umum Negara/Daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umurn Negara/Daerah.

1. Asas Universalitas

Semua pengeluaran harus tercermin dalam anggaran. Hal ini berarti bahwa anggaran belanja merupakan batas komitmen tertinggi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat membebani APBD.

3. Asas Bruto

Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Misalnya Pendapatan Daerah memperoleh pendapatan dan untuk memperolehnya diperlukan belanja, maka pelaporannya harus gross income artinya pendapatan dilaporkan sebesar nilai pendapatan yang diperoleh, dan belanja dibukukan pada pos belanja yang bersangkutan sebesar belanja yang dikeluarkan.

4. Dana Umum

Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara termasuk aset, utang, dan ekuitas dana. Dana Umum yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dipertanggungjawabkan secara khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Dana Umum.

ENTITAS

    Untuk memastikan prosedur penuntasan akuntabilitas (accountability discharge), perlu ditetapkan entitas untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas­nya sesuai dengan peraturan.

Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. Dalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mcndekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah.

KODE REKENING

      Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan keuangan pemcrintah. Kode perkiraan seragam dan konsisten mutlak diperlukan sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berarti bahwa daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka dalam era otononipun tetap diperlukan informasi keuangan per wilayah ataupun secara nasional untuk analisis fiskal maupun ekonomi makro. Konsekuensi dari tuntutan kebutuhan tersebut adalah diperlukannya harmonisasi praktek akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diatur melalui bagan perkiraan standar yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem akuniansinya.

Di samping untuk memfasilitasi pengkonsolidasian kinerja keuangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, klasifikasi perkiraan dan pengkodeannya juga diperlukan untuk menyelaraskan akuntansi keuangan pemerintah dengan sistem statistik keuangan Internasional, sebagaimana diusulkan oleh International Monetary Fund dalam konsepGovernment Finance Statistk (GFS). Satu hal yang mendasar dari klasifikasi menurut GFS adalah bahwa klasifikasi tersebut harus dapat mengakomodasi pengukuran kinerja pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka klasifikasi perkiraan selan berdasarkan sistem anggaran lama, yaitu per mata anggaran penerimaar (MAP), mata anggaran pengeluaran (MAK), maka seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah harus dapat dirinci berdasarkan organisasi, fungsi dan klasifikasi ekonomi.

Komentar | | Read More...